Jakarta, kpu.go.id –Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Sebagai ilustrasi, persentase partisipasi masyarakat pada Pemilu tahun 1999, mencapai 90%. Angka ini terus mengalami penurunan. Pada Pemilu 2004 turun hingga 84%, dan pada Pemilu 2009 turun menjadi “hanya” 71%.
Terjadinya trend penurunan angka partisipasi masyarakat tersebut, mendorong KPU, sebagai penyelenggara pemilu, untuk menyusun draft “Pedoman Umum (Pedum)” peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Bidakara, Jakarta, dan berlangsung selama dua hari (15-16 Maret 2012), dihadiri oleh Ketua KPU, Prof. HA. Hafiz Anshary, AZ, MA; Anggota KPU, Sri Nuryanti, dan. Endang Sulastri; Kepala Biro Teknis dan Hupmas, Sigit Djoyowardono; Wakil Kepala Biro Teknis dan Hupmas, Supriatna; serta para pejabat dan staf Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU.
Ketua KPU, dalam sambutannya mengungkapkan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) perlu dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
“Masyarakat akan merasa jenuh dengan pemilu dan pemilukada yang terus-menerus. Karena itu, penyelenggaraan pemilukada perlu dilakukan secara serentak,” ujar Hafiz.
Pada bagian lain, Endang Sulastri menekankan, KPU perlu membuat sebuah pedoman umum peningkatan partisipasi masyarakat, sehingga trend penurunan angka partisipasi masyarakat tidak terjadi pada Pemilu berikutnya.
”Belajar dari pemilu sebelumnya, saya harap KPU memiliki grand design peningkatan partisipasi masyarakat yang lebih baik,” tandas anggota KPU yang membidangi Divisi Sosialisasi itu.
Endang juga menjelaskan hal-hal apa saja yang harus disusun untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
“Beberapa diantaranya adalah, ToF (Training of Fasilitator) untuk guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) se-Indonesia, Lomba Cerdas Cermat Pemilu, Pemilihan Ketua OSIS (Pemilos), Kelas Pemilu,Roadshow ke sekolah-sekolah, sarasehan dengan berbagai pemangku kepentingan, Pemilihan Duta Pemilu, Mobilisasi Sosial (Mobsos), serta interaksi dengan media massa (cetak dan elektronik),” ulasnya.
Lebih lanjut, ia menerangkan, Pemilos itu untuk membangun budaya demokrasi sejak dini. Sedangkan Cerdas Cermat Pemilu bertujuan untuk mempertajam kemampuan/pemahaman siswa mengenai kepemiluan dan demokrasi.
Kelas Pemilu, sambungnya, dilaksanakan dengan metode BRIDGE (Building Resources In Government, Democracy, and Election), untuk memberikan pengetahuan mengenai kepemiluan dan demokrasi kepada para siswa.
“Dengan Kelas Pemilu, mereka dapat berbagi ilmu, khususnya mengenai kepemiluan dan demokrasi, yang telah mereka peroleh, kepada teman-temannya, saudara atau bahkan masyarakat di sekitarnya”.
Pada hari terakhir (Jumat, 16/3), kegiatan diisi dengan pemaparan masing-masing kelompok diskusi mengenai penyusunan draft grand design peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Topik yang dibahas, diantaranya adalah, langkah yang dilakukan KPU dalam membangun jejaring kemitraan dengan para pemangku kepentingan (stakeholder), serta cara pengelolaan media massa.(nia)
No comments:
Post a Comment